Saya terpikir ingin menulis catatan singkat ini ketika setelah nonton film Pesta Babi. Film ini bawa saya dengan mudah memahami, bagaimana hutan seluas 2,3 juta hektar di Merauke, Papua Selatan dibabat oleh perusahan dengan jargon pembangunan nasional melalui program Proyek Strategis Nasional (PSN) dan sebenarnya apa kepentingan dibalik itu.
PSN ini program pemerintah skala nasional, namun pada akhirnya—seperti yang ditampilkan dalam film Pesta Babi—tidak memberikan dampak sama sekali kepada masyarakat adat suku Muyu, Awyu, Yei, dan Marind di Merauke.
Perasaan sedih dan marah hantui saya setelah nonton film ini. Film ini membuat saya dengan mudah berkesimpulan: ini adalah akumulasi kapitalisme untuk kepentingan segelintir orang dan mengorbankan banyak orang di tanah Papua—juga Indonesia.
Hari ini, film Pesta Babi ditayangkan dimana-mana: dari Papua, Indonesia, dan sampai ke luar negeri. Film ini membuat solidaritas dari mana-mana berdatangan untuk Papua. Hutan yang luasnya dua kali setelah Amazom—penyumbang oksigen untuk masyarakat dunia dan pulau terbesar kedua setelah Greenland di Denmark—harus lenyap dalam seketika.
Film Pesta Babi juga memperlihatkan program PSN melalui perusahan terus membuka lahan baru untuk penanaman sawit, tebu, sawah guna mempersiapkan komoditi bagi perusahaan. Padahal dalam prinsip-prinsip panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia sudah jelas: kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, memenuhi hak asasi, dan kebebasan dasar warga negara; tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi warga negara dimana mereka beroperasi; dan pemulihan efektif bagi para korban pelanggaran HAM.
Sangat jelas juga ditegaskan bahwa perusahaan sudah seharusnya menghormati hak-hak masyarakat adat pemilik tanah. Suara masyarakat adat sudah seharusnya menjadi penentu terhadap perusahaan.
Juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 1, ayat 1 dan 2, bahwa: lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup diartikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Korporasi sudah seharusnya dan wajib melindungi hak masyarakat adat yang mempunyai tanah, air, dan hutan. Tapi nyatanya justru berbanding terbalik. Perusahan justru jadi aktor perusak utamanya dan didukung oleh serdadu Tentara Nasional Indonesia (TNI)—terus melakukan pembukaan pos-pos militer untuk menjaga kelancaran perusahaan dengan persenjataan lengkap.
Kondisi ini tidak sekedar menekan masyarakat adat, tapi ini adalah kolonisasi dan pendudukan: dengan sadar seperti yang dikatakan oleh Thaha Alhamid dalam diskusi peluncuran film Pesta Babi, “Ini tidak sekedar marginalisasi, tapi aparat dan perusahan mencabut dan membuang masyarakat keluar dari tempat asalnya.”
Hutan yang menjadi tempat mata pencarian masyarakat adat kini harus tergusur diambil korporasi—yang mengutamakan bahan mentah—dari pada hak asasi manusia.
Kapitalisme di Merauke
Lahir dan berkembangnya kapitalisme terjadi dengan adanya penemuan mesin uap di Inggris pada Abad ke-18 yang diiringi dengan perkembangan sains yang mempengaruhi kemajuan kapitalisme dalam menciptakan alat produksi yang lebih efektif, dibandingkan pada masa feodalisme yang bergantung pada alat tradisional.
Eric Wolf—seperti yang dikutip oleh Dede Mulyanto dalam bukunya Antropologi Marx (2011)—mengajukan tiga ciri pokok kapitalisme, yakni: pertama, perkembangannya kelas kapitalis yang dengan kekayaan uangnya bisa membeli tenaga kerja dan sarana produksi untuk barang dagangan di pasar; kedua, kelas ini menguasai semua sarana produksi penting dalam perekonomian masyarakat dan membatasi akses bebas pekerja terhadap sarana-sarana produksi sehingga pekerja harus menjual tenaga kerjanya kepada kapitalis; dan ketiga, maksimalisasi keuntungan melalui produksi yang dikuasai sepenuhnya oleh kapitalis.
Ciri-ciri ini tentu menjelaskan kepada kita bagaimana kapitalisme melakukan penghisapan tenaga kerja dengan mengedepankan keuntungan lebih dari hasil produksi yang didapatkan. Kapitalisme selalu memperluas pasar dengan ekspansi modal pada negara-negara yang memiliki sumber daya alam, sesuai dengan kebutuhan pasar internasional untuk memperoleh keuntungan lebih.
Negara atau daerah yang tidak mampu mengembangkan alat produksi secara nasional kerap sering menjadi incaran kapitalisme global dengan kerja sama bilateral hingga multilateral. Kapitalisme dapat kita saksikan bersama-sama telah menemukan Indonesia sebagai negara penyangga untuk mencapai akumulasi kapitalnya. Krisis ekonomi dunia tentu menjadi tugas besar bagi kapitalisme untuk mencari daerah-daerah yang mampu memberi jalan untuk penanaman modal. Indonesia dengan jargon menjaga stabilitas Negara telah memberi jalan kepada pemodal melalui neoliberalisme.
Dan PSN merupakan wujud dari membukanya kran pasar global atau neoliberalisme itu. PSN merupakan salah satu perwujudan dari agenda Nawacita yang digagas Presiden Jokowi sejak tahun 2016. Total program PSN berjumlah 233 proyek dengan total investasi sebesar Rp 6.246 triliun. Proyek yang dicanangkan terdiri dari: jalan, bendungan, irigasi, perkebunan, kereta api, energi, pelabuhan, air bersih, sanitasi, bandar udara, pariwisata, perumahan, pendidikan, tanggul pantai, dan teknologi. Proyek ini tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Dalam proses pelaksanaannya, PSN melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha yang pendanaannya berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, KPBU, dan swasta melalui skema investasi.
Model ekspansi kapitalisme seperti ini bukan baru kali ini terjadi, tapi sudah pernah terjadi lebih dahulu di Eropa, Amerika, Afrika hingga Asia. Dan itu terjadi juga di Papua, khususnya yang ditampilkan dalam film Pesta Babi.
Dalam sejarahnya sampai saat ini, Papua sudah menjadi incaran kapitalisme untuk meraup keuntungan. Papua dijadikan salah satu wilayah yang menyediakan bahan mentah untuk pasar internasional seperti emas, minyak, tembaga, uranium dan lainnya.
Melalui film Pesta Babi kita semua saksikan situasi objektif di Merauke—bagaimana korporasi raksasa di Merauke seperti PT Jhonlin Grup milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam; Wilmar Group milik Kuok Khoon Hong; dan ada Korindo Group milik Seung Eun-ho. Perusahan-perusahan ini memiliki tempat atas ijin Prabowo.
Semua perusahan saksasa ini dimiliki oleh satu orang tapi melakukan ekpansi dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan mengorbankan masyarakat adat pemilik tanah.
Kita bisa lihat salah satu contohnya PT Jhonlin Group milik Haji Isam yang punya proyek cetak sawah dan tebu. Proyek ini pernah menghabisi hutan di Kalimantan tetapi masih mendapatkan tempat oleh Presiden Prabowo dengan perluasan (ekspansi) di Merauke yang jelas-jelas bukan untuk sumber daya pangan bagi masyarakat, tapi untuk kepentingan kapitalisme untuk menumpuk kekayaan milik pribadinya.
Persaingan ekspansi kapitalisme akan berdampak juga pada masyarakat kelas mengengah dan kelas bawa. Mereka akan kalah bersaing dengan korporasi skala besar dengan kekuatan modal besar. Akibatnya, yang lemah akan tersingkir dan ‘hacur-hancuran’.
Bagaimana Kita?
Dunia hari ini sedang dalam fase perang ekonomi dengan menaikan tarif pajak antara Negara, embargo bahan komoditi, penutupan jalur perdagangan, dan lainnya. Nyatanya Negara-negara sedang mencari kekuatan bersama untuk saling menjatuhkan. Situasi ini tentu tidak terlepas dari krisis kapitalisme. Kelihatannya kapitalisme sedang mempersiapkan kehancurannya sendiri seperti yang dinyatakan oleh Karl Marx.
Indonesia dengan sikap netral terhadap situasi internasional, nyatanya sedang terombang-ambing dengan jatuhnya nilai rupiah, serta krisis ekonomi internasional yang mempengaruhi, misalnya minyak. Situasi ini mempengaruhi Papua yang mempunyai sumber daya alam untuk kepentingan pasar Internasional.
Kapitalisme akan mencari berbagai cara untuk ekspansi di Papua. Merauke hari ini sedang habis-habisan mengalami situasi itu.
Kita harus terus bersolidaritas tanpa memandang ras, agama, suku, perspektif organisasi, dan lainnya. Sebab kapitalisme dalam eksploitasi sumber daya alam tidak memandang hal-hal seperti itu. Organisasi sudah harus mampu mengarahkan massa lebih radikal dengan perspektif kelas dalam melihat persoalan objektif yang ada.
Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan bangsa Papua dari ekspansi kapitalisme dan kolonialisme di Papua selain memenangkan hak penentuan nasib sendiri atau Papua merdeka dan mewujudkan sosialisme. Dan memenangkannya harus melalui membaca, diskusi dan aksi. Harus dimulai dari sekarang.
***
Referensi
Mulyanto, Dede. 2011. Antropologi Marx. Penerbit Utimus: Bandung. Hlm. 164
