Pada Senin, 15 Juni 2026, mahasiswa dari Universitas Gajah Mada (UGM) menggeruduk diskusi yang dihadiri oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko yang digelar di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK), UGM.
Terlihat mahasiswa dengan gagah berani naik ke panggung utama dan menggeruduk diskusi. Mahasiswa meneriakan protes “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran” yang merujuk pada unit SPPG dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak tepat sasaran, sarat korupsi, dan membebani keuangan negara. Selain itu, SPPG juga merujuk pada sikap “lingkaran istana” semacam Budiman Sudjatmiko dkk. yang tiada hari tanpa hal lain, kecuali menjilat Prabowo-Gibran.
Ini benar, karena hampir dalam seluruh omongan dari lingkaran istana hari ini, termasuk Budiman Sudjatmiko adalah menjilat Prabowo-Gibran. Tidak ada hal lain, kecuali retorika tinggi untuk menyenangkan Prabowo, menjilat Gibran, dan berusaha untuk mengaburkan perspektif rakyat terkait apa sesungguhnya yang terjadi. Bahkan dalam sebuah debat di Kompas TV, Budiman dengan jelas menjilat Prabowo dengan mengatakan program Prabowo adalah program radikal dan visioner. Padahal dalam kenyataannya adalah sebuah penipuan terbesar hari ini.
Ini sama seperti Said Iqbal yang menyatakan bahwa Prabowo adalah presiden dengan IQ paling tinggi: satu hari bisa baca 100 buku. Ini benar-benar merupakan “omong kosong” yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manapun. Demikian halnya Agus Jabo Priyono yang menyatakan bahwa “Revolusi telah dimulai dari istana”. Tidak ada omongan yang ilmiah sama sekali. Bahkan apabila ditinjau lebih jauh, ini merupakan omong kosong berlebihan yang tidak cocok dengan fakta manapun, kecuali otak dungu mereka.
Namun inilah yang terjadi. Setelah “omon-omon” di puncak kekuasaan, kroni-kroninya berfungsi untuk menyebarkan itu kemana-mana, termasuk yang hari ini dilakukan oleh Budiman Sudjatmiko dkk. Dalam diskusi di UGM, jelas tidak ada keberimbangan informasi sama sekali. Semua yang dihadirkan adalah para pembicara dari istana dan tidak ada perwakilan masyarakat. Maka, apakah ini sebuah diskusi publik yang ilmiah atau sebuah sosialisasi program, sulit untuk membedakan keduanya.
Namun, satu hal yang pasti adalah setelah melancarkan aksi berani ini, mahasiswa langsung mendapat kecaman dari puncak kekuasaan. Ini datang dari Muhamad Qodari, Kepala Komunikasi Pemerintah yang menyatakan bahwa mahasiswa telah melanggar demokrasi. Katanya, “Forum harus dibalas dengan forum, bukan dengan cara-cara membubarkan.” Tapi ini adalah sebuah omong kosong, sebuah pernyataan yang hanya datang dari orang yang tidak berkaca pada dirinya sendiri.
Qodari mengatakan forum harus dibalas dengan forum, tapi apakah ini benar dalam praktek mereka? Apakah forum rakyat selama ini dibalas dengan forum oleh para penguasa? Ada banyak contoh yang menyatakan bahwa hal ini tidak benar. Misalnya, perjuangan Andrie Yunus yang damai malah dibalas dengan siraman air keras. Apakah ini forum dibalas dengan forum? Inilah omong kosong mereka.
Para penguasa lupa bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, represi terbesar selama era reformasi terjadi. Tahun 2025 saja, dalam Perlawanan Agustus, lebih dari 6000 orang ditahan di seluruh Indonesia. YLBHI bahkan mencatat, sepanjang Mei 2026 lebih dari 21 insiden intimidasi terhadap agenda rakyat terjadi di seluruh Indonesia, termasuk pembubaran diskusi film Pesta Babi di Universitas Khairun (Unkhair), Ternate, pada 13 Mei 2026.
Lantas, apakah ini sebuah demokrasi? Apakah Qodari lupa atau pura-pura bodoh? Kita tidak tahu, tapi yang jelas peryataan ini hanya menunjukkan wajah dari sebuah rezim yang tidak pernah berkaca pada diri sendiri. Sebuah rezim yang hanya tahu menunjuk, tapi tidak pernah intropeksi diri.
Demokrasi dalam perspektif liberal berarti kesetaraan untuk semua orang. Kesetaraan bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam praktek. Seperti kata Yesus, apabila seorang menampar pipi kiri Anda, maka berikan juga pipi kananmu. Dalam sistem demokrasi, itu tidak berlaku. Kesetaraan berarti Anda menampar saya, saya juga harus menampar Anda. Anda menyiram saya dengan air keras, maka saya juga harus menyiram Anda dengan air keras. Anda membubarkan protes damai dan Nobar film Pesta Babi, maka saya juga harus membubarkan kegiatan Anda.
Bukankah ini yang dinamakan prinsip kesetaraan? Mengapa Anda boleh membubarkan Nobar film Pesta Babi di Unkhair, Ternate, sementara saya tidak boleh membubarkan kegiatan Anda di UGM? Marilah kita lihat fakta ini, bahwa sejatinya rakyat Indonesia telah mencintai demokrasi dibanding golongan penguasa hari ini. Tapi mengapa mereka mengajarkan kita tentang demokrasi? Kita hanya menggeruduk atau membubarkan diskusi mereka dengan megafon dan pamflet, tapi mereka membubarkan diskusi kita dengan air keras dan tentara. Siapa sesungguhnya yang tidak demokratis?
Anda begitu tolol untuk tidak melihat kenyataan ini. Demokrasi adalah kesetaraan, tapi dalam prakteknya hari ini, itu tidak setara. Apa buktinya? Mereka membubarkan diskusi kita dengan air keras dan tentara, sementara kita hanya dengan megafon dan pamflet. Ini sebuah kesetaraan? Tidak sama sekali.
Dalam perjuangan sehari-hari, rakyat tidak pernah mengandalkan cara-cara kekerasan. Rakyat selalu berjuang secara damai, tapi para penguasa selalu menanggapi dengan cara-cara kekerasan. Semua bukti dari belahan bumi Indonesia dan Papua membuktikan itu, sehingga kita tidak perlu menguraikannya satu-persatu. Yang jelas, perjuangan rakyat adalah perjuangan untuk demokrasi dan keadilan, sementara perjuangan elit adalah untuk penindasan dan eksploitasi.
Mahasiswa melucuti panggung Budiman dkk. di UGM karena mereka sedang mensosialisasikan program pemerintah yang jelas gagal dimana-mana. Sementara TNI membubarkan Nobar Pesta Babi di Unkhair, Ternate karena memaparkan fakta sesungguhnya terkait kebiadaban rezim hari ini. Maka, ditinjau dari kedua aspek ini, tujuan mahasiswa adalah tujuan yang mulia karena ingin memperbaiki sistem yang bobrok di negeri ini, sementara para penguasa ingin menegakkannya. Keduanya dibedakan dari segi ini bagaikan langit dan bumi yang tidak pernah disatukan oleh apapun, kecuali kehancuran planet ini.
Demokrasi Dalam Perspektif Kelas
Demokrasi dalam persepektif liberal berarti kesetaraan untuk semua orang. Tapi bagaimana jika demokrasi ditaruh dalam perspektif kelas? Anda akan lihat jurang yang maha luas disini. Sebuah kemunafikan terekspos dan sebuah kebohongan tampil telanjang dalam sejarahnya.
Demokrasi dalam persepektif kelas adalah selalu demokrasi untuk kelas yang mana? Tidak ada netral, apalagi keterasingan dalam masyarakat. Demokrasi, sama seperti instrumen penindasan lainnya dalam masyarakat berkelas (hukum, negara, agama, dan keluarga) juga merupakan alat penindas kelas. Ia tidak berdiri di atas kelas, melainkan meresap langsung dalam struktur kelas itu sendiri.
Lenin menjelaskan bahwa, demokrasi dalam masyakarat berkelas adalah juga berbicara tentang masyarakat berkelas. Tidak pernah ada “demokrasi murni” sebab masyarakat telah terbelah menjadi kelas-kelas yang saling berlawanan dan tidak terdamaikan. Dalam polemiknya melawan Kautsky tahun 1918, Lenin menjelaskan bahwa, “Demokrasi borjuasi, walaupun adalah sebuah kemajuan historis yang besar dibandingkan dengan abad pertengahan, akan selalu terbatas, tidak lengkap, dan munafik, sebuah surga untuk yang kaya dan jebakan dan tipuan bagi yang tertindas, bagi yang miskin.”
Kemudian, Lenin melanjutkan, “Republik demokratis adalah selubung politik terbaik bagi kapitalisme dan karena itu kapital setelah menguasai selubung yang terbaik itu, menegaskan kekuasaannya dengan begitu aman, begitu pasti, sehingga tidak ada perubahan apapun, baik perubahan orang, lembaga maupun partai dalam republik borjuis demokratis yang dapat menggoyang kekuasaan itu.”
Lalu di bagian selanjutnya, Lenin menjelaskan bahwa, “Karena alasan bentrokan-bentrokan di dalam masyarakat berkelas itu sendiri, maka selalu saja ada pelanggaran terhadap ‘demokrasi murni’, atau lebih tegasnya lagi, omongan tentang sebuah ‘demokrasi murni’ tanpa pelanggaran atau keberpihakan dalam masyakarat berkelas adalah sebuah utopia belaka.”
Ini benar karena ditinjau dari seluruh sejarah perkembangan umat manusia, terutama dalam era kapitalisme modern, tidak pernah ada namanya demokrasi murni. Selalu dan selalu ada pelanggaran terhadap demokrasi. Jika tidak ada pelanggaran terhadap demokrasi, maka tidak mungkin kaum minoritas menguasai separuh dari kekayaan planet ini. Hanya dengan “pelanggaran” terhadap demokrasi, kemenangan atas mayoritas umat manusia dijamin bagi segelintir kaum kapitalis.
Demokrasi untuk Kelas yang Mana?
Jika benar mahasiswa melanggar demokrasi seperti tuduhan Muhamad Qodari, maka kita bertanya, demokrasi untuk kelas yang mana yang telah dilanggar oleh mahasiswa? Apakah demokrasi berjuta-juta rakyat Indonesia atau demokrasi untuk segelintir kaum kapitalis yang berkedok sebagai mantan aktivis?
Mari kita lihat kebenaran yang sangat jelas ini. Mahasiswa melanggar demokrasi, tapi demokrasi kelas yang mana? Sangat jelas demokrasinya kelas berkuasa, kelas yang minoritas dan memiskinkan bangsa ini. Budiman Sudjatmiko dkk. adalah perwakilan kelas berkuasa yang ditugaskan untuk mencuci otak generasi bangsa ini agar program kelas berkuasa dapat berjalan mulus. Maka sudah sepantasnya agenda itu dibubarkan, dilucuti—sebagai bagian dari perlawanan rakyat terhadap kelas berkuasa yang menindas.
Budiman Sudjatmiko sendiri adalah agen atau kaki-tangan kelas kapitalis. Ia telah menyebrang dari agenda rakyat ke agenda kelas berkuasa. Dulu Ia adalah aktivis, mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), tapi sekarang ia adalah Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, sebuah lembaga yang dibentuk oleh Prabowo Subianto untuk menjalankan berbagai macam proyek populis yang mengorbankan hajat hidup jutaan rakyat Indonesia.
Budiman sendiri juga tunduk melayani rezim yang dulu menculik kawan-kawannya. Pada pertemuannya dengan Prabowo Subianto tahun 2023, Ia sudah dikecam oleh Petrus Hariyanto, mantan Sekjend PRD yang pernah dipenjara bersamanya, tapi Budiman tuli. Baginya tunduk melayani Prabowo lebih mulia dibanding mengenang kejahatan Prabowo yang menculik kawan-kawannya dulu. Sungguh sebuah penghianatan yang sangat besar. Sulit untuk membayangkan moral manusia semacam ini.
Tapi yang jelas, Budiman hari ini bukan bagian dari barisan rakyat tertindas. Demikian halnya Sudaryono, Nusron Wahid, dan lain-lainnya.nMereka berbicara mewakili persepektif kelas berkuasa, berusaha untuk membenarkan proyek dan program yang sudah jelas gagal dimana-mana. Misalnya, MBG dan Koperasi Merah Putih, apa yang mau dibanggakan dari program yang sudah jelas gagal ini?
MBG sendiri memangkas 223 triliun dari dana pendidikan sehingga menyebabkan PHK massal bagi ribuan guru honorer, hilangnya hak-hak mereka, hingga menurunnya waktu belajar anak. Maka, apa sebenarnya yang mau dibanggakan dari program yang terkutuk ini? Tidak ada sama sekali, kecuali rantai bisnis partai politik yang mengendalikan SPPG, militerisme, hingga sarang korupsi ratusan triliun yang dihasilkan dari program inkonstitusional ini.
Maka, sekali lagi apa yang mau dibela? Forum diskusi di UGM berusaha untuk membela program-program ini, maka pantaskah rakyat yang muak dengan semua program itu—yang merasakan sendiri akibatnya dari program itu—terpaksa menanggung UKT mahal karena anggaran pendidikan dipotong untuk MBG akibatnya rakyat marah dan membubarkan diskusi tersebut? 100% harus dibubarkan dan dilucuti karena hanya akan melahirkan hegemoni tidak berguna untuk menutupi kejahatan sebenarnya.
Inilah yang diperjuangkan oleh mahasiswa UGM. Mereka “melanggar demokrasinya” kelas berkuasa untuk membela dan memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita mendukung perjuangan mereka atau kita sibuk menceramahi mereka tentang “demokrasi murni”? Inilah yang harus kita pahami dan menjadi bagian dari perjuangan kita saat ini.
Melampaui Gerakan Spontanitas
Tidak diragukan lagi, perjuangan mahasiswa adalah mulia. Mereka menunjukkan energi maha dahsyat, tapi juga semangat dan keberanian yang tinggi. Ini adalah potensi yang harus dijaga. Tapi untuk menumbangkan tirani, keberanian dan semangat saja tidak cukup. Kita membutuhkan suatu perlawanan yang terorganisir.
Dalam Perlawanan Agustus 2025, salah satu evaluasinya adalah “karakter spontan perlawanan massa”. Ketika penindasan muncul dalam bentuk yang tajam, perlawanan dengan cepat naik. Tapi ini tidak berlangsung lama dan dengan cepat diredam kembali. Ini adalah karakter umum spontanitas dalam sejarah perlawanan manapun: ia bisa berkembang dengan cepat, tapi juga menurun dengan cepat.
Trotsky menjelaskan bahwa spontanitas adalah perlawanan yang tidak terorganisir. Ia meledak spontan ketika penindasan semakin tajam, tapi juga menurun dengan cepat. Trotsky menjelaskan juga, bahwa perlawanan semacam ini hanya akan mencapai tahap pemberontakan, tapi tidak bisa mencapai kemenangan. Perebutan kekuasaan membutuhkan perlawanan yang teroganisir.
Inilah yang tidak ada hari ini di Indonesia. Dalam semua perlawanan besar, karakter yang lebih dominan adalah karakter spontanitasnya. Belum ada perlawanan yang benar-benar terorgansir. Padahal menghadapi rezim yang sedemikian rupa bebal dan terorganisir, kebutuhan akan suatu perlawanan yang terorganisir adalah mutlak perlu. Kita tidak cukup hanya marah terhadap rezim, tapi juga harus mengorganisir diri membangun kekuataan politik yang benar-benar kokoh.
Sudah banyak contoh yang membuktikan itu, bahwa perlawanan yang tidak teroganisir hanya akan seperti uap di muka angin. Ia membutuhkan piston sebagai katalisator untuk merubah uap menjadi energi listrik yang mengguncang. Dan itu tidak akan tercapai tanpa organisasi politik yang teroganisir. Tugas kaum muda hari ini, termasuk kawan-kawan muda di UGM adalah bukan hanya marah terhadap rezim dan melucuti agenda mereka, tapi juga mengorganisir diri membangun alat politik alternatifnya sendiri. Dan alat politik tersebut adalah partai revolusioner.
***
