Pernyataan Sikap Aliansi Selamatkan Tanah Air (Setara)
Tolak PSN, Militerisme, dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Papua
Tanah Papua hari ini berada dalam situasi yang semakin genting. Di tengah masifnya ekspansi investasi, militerisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan proyek-proyek negara Indonesia yang mengatasnamakan pembangunan, rakyat Papua justru terus mengalami peminggiran (marginalisasi), ruang hidup dirampas, intimidasi politik, pelanggaran hak asasi manusia, serta penghancuran identitas sosial-budaya sebagai bangsa yang hidup dan tumbuh bersama alamnya.
Film dokumenter Pesta Babi sesunguhnya memperlihatkan secara gamblang bagaimana wajah kolonialisme modern (jaman ini) yang dijalankan rezim oligarki Indonesia yang bekerja di tanah Papua (West Papua). Film tersebut bukan sekadar karya sinema, melainkan cermin realitas sosial-politik yang selama puluhan tahun dialami bangsa Papua. Penggusuran tanah adat, masuknya militer mengawal investasi berskala raksasa dalam wujud Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti di Merauke dan di seluruh tanah Papua, penghancuran hutan, intimidasi terhadap masyarakat adat, hingga pembungkaman ruang demokrasi, merupakan fakta yang memperlihatkan bahwa Papua masih hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme saat ini.
Bagi rakyat Papua, hutan bukan sekadar komoditas ekonomi. Hutan adalah mama kehidupan; ruang spiritual dan kosmologi; sumber identitas budaya; tempat leluhur berdiam; dan ruang keberlangsungan generasi masa depan. Ketika hutan dihancurkan demi proyek perkebunan tebu, sawit, food estate, tambang, maupun proyek strategis nasional lainnya, maka yang dihancurkan bukan hanya pohon dan tanah, tetapi juga sejarah, budaya, dan masa depan bangsa Papua.
Sejarah kolonialisme di tanah Papua tidak lahir hari ini. Sejak operasi militer pasca Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961—19 hari setelah deklarasi kemerdekaan pada 1 Desember 1961—hingga aneksasi Papua ke dalam Indonesia melalui proses yang masih dipersoalkan oleh sebagian besar rakyat Papua. Hingga hari ini kekuasaan dan pendudukan negara Indonesia terus dibangun dengan pendekatan keamanan—militerisasi, sekuritisasi, dan operasi militer—dan dominasi politik. Kehadiran militer, transmigrasi, dan sentralisasi kekuasaan menjadi instrumen untuk mempertahankan control atas tanah Papua yang kaya sumber daya alam.
Dalam prakteknya, kolonialisme modern (jaman ini) di Papua dijalankan melalui aliansi antara negara, militer, oligarki politik, elit lokal, dan korporasi nasional maupun internasional. Papua dijadikan ladang eksploitasi sumber daya alam, sementara orang asli Papua terus mengalami marginalisasi di tanahnya sendiri. Situasi ini memperlihatkan bagaimana pembangunan dijalankan tanpa persetujuan bebas rakyat, tanpa penghormatan terhadap masyarakat adat, dan tanpa keadilan sosial.
Kami memandang bahwa situasi di tanah Papua bukan sekadar persoalan pembangunan yang keliru, tetapi persoalan politik kolonisasi, pendudukan, dan eksploitasi sumber daya alam yang masif. Oleh karena itu, perjuangan rakyat Papua tidak dapat dipisahkan dari perjuangan melawan kolonialisme, imperialisme, militerisme, kapitalisme ekstraktif, dan segala bentuk penindasan terhadap manusia serta alam Papua.
Kami juga menilai bahwa gerakan perjuangan Papua saat ini membutuhkan konsolidasi politik yang lebih kuat dan berakar pada rakyat. Gerakan tidak boleh berhenti pada simbolisme dan retorika elit, tetapi harus kembali membangun kesadaran politik rakyat akar rumput, membangun organisasi rakyat yang militan, demokratis, progresif, serta mampu menyatukan berbagai kekuatan yang tercerai-berai akibat kepentingan sectoral dan ego faksional kosong.
Film Pesta Babi telah membuka ruang refleksi bahwa perjuangan Papua membutuhkan garis politik yang jelas: memperkuat perjuangan hak menentukan nasib sendiri atau Papua Merdeka secara penuh sebagai jalan demokratis untuk mengakhiri kolonialisme atas tanah dan manusia Papua.
Dalam konteks itu, solidaritas bersama rakyat Indonesia menjadi penting. Kami mengajak rakyat Indonesia untuk melihat persoalan Papua bukan dari propaganda negara, tetapi dari kenyataan penderitaan rakyat Papua sendiri.
Solidaritas sejati berarti berdiri bersama rakyat tertindas. Solidaritas sejati berarti mendukung hak bangsa Papua untuk menentukan masa depannya sendiri secara bebas, demokratis, dan bermartabat. Sebab, kolonialisme tidak akan pernah melahirkan keadilan. Penindasan tidak akan pernah menghasilkan perdamaian sejati.
Kami juga menyerukan kepada para solidaritas internasional, yakni dari gerakan di berbagai Negara, organisasi HAM internasional, komunitas akademik, gereja, gerakan lingkungan, gerakan anti kolonialisme, dan seluruh bangsa-bangsa yang mencintai keadilan untuk mendukung perjuangan bangsa Papua. Dunia internasional harus melihat bahwa yang terjadi di Papua bukan hanya krisis HAM, tetapi juga ancaman ekosida, penghancuran masyarakat adat, dan pembungkaman ruang demokrasi.
Papua membutuhkan ruang demokrasi yang terbuka. Papua membutuhkan penghentian kekerasan. Papua membutuhkan pengakuan atas martabat kemanusiaannya sebagai bangsa. Karena itu, bangsa Papua berhak menentukan masa depannya sendiri tanpa intimidasi, tanpa moncong senjata, dan tanpa paksaan politik dari kekuatan kolonial mana pun.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka kami dari Aliansi Setara menyatakan sikap:
Pertama: Tolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke dan di seluruh tanah Papua yang merampas tanah adat serta menghancurkan ruang hidup rakyat Papua; dan mendukung penuh perjuangan masyarakat adat Papua dalam mempertahankan tanah, hutan, sungai, beserta ruang hidupnya dari segala bentuk monster investasi kapitalisme yang eksploitatif;
Kedua: Tutup Freeport, BP Tangguh LNG, dan seluruh perusahaan raksasa lainnya yang mengeksploitasi sumber daya alam dan aktor kapitalisasi atas tanah Papua;
Ketiga: Segera cabut kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua yang terbukti telah gagal, kacau balau, dan menjadi pintu masuk kehancuran bagi bangsa Papua;
Keempat: Menolak program Koperasi Merah Putih dari pemerintah kolonial Indonesia yang dijalankan tanpa partisipasi rakyat Papua;
Kelima: Menolak segala upaya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua karena berpotensi mengancam eksistensi, ruang hidup, dan memarginalkan bangsa Papua di tanahnya sendiri;
Keenam: Menolak segala bentuk program berbagai bentuk transmigrasi di tanah Papua karena program ini telah menghemoni, mengkolonisasi, dan memarginalkan bangsa Papua di tanahnya sendiri;
Ketujuh: Tarik TNI dan Polri organik dan non organik dari seluruh tanah Papua;
Kedelapan: Tarik militer kambali ke baraknya (tempat asalnya);
Kesembilan: Hentikan seluruh operasi militer dan pendekatan militeristik di tanah Papua;
Kesepuluh: Tolak rencana pembangunan Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Komando Daerah Militer (Kodam) baru beserta Batalyon Infantri Teritorial di tanah Papua;
Kesebelas: Tolak pembangunan dan perluasan Dermaga Satrol TNI AL di sekitar area pelabuhan laut Jayapura karena berpotensi mensabotase area pantai milik Gereja GKI Pengharapan, Kota Jayapura;
Kedua belas: Tolak proyek pembangunan Bandara Antariksa di Pulau Biak dan pembangunan Infanteri Teritorial Pembangunan 858 karena berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat adat dan lingkungan hidup;
Ketiga belas: Segera hentikan perang antara TNI/Polri dan TPNPB di wilayah pemukiman masyarakat sipil, terutama di area-area pengungsian akibat konflik bersenjata;
Keempat belas: Hentikan teror, intimidasi, kriminalisasi, dan represi terhadap aktivis HAM, aktivis lingkungan, jurnalis, mahasiswa, dan aktivis Papua Merdeka;
Kelima belas: Hentikan impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM di Papua;
Keenam belas: Segera usutan tntas seluruh kasus pelanggaran HAM berat di tanah Papua secara adil dan transparan;
Ketujuh belas: Segera hentian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Papua dan anak, serta perlunya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, termasuk bagi warga pengungsi di wilayah konflik di tanah Papua;
Kedelapan belas: Bebaskan seluruh tahanan politik Papua tanpa syarat;
Kesembilan belas: Segera buka akses seluas-luasnya bagi jurnalis internasional, pegiat HAM internasional, dan Dewan HAM PBB untuk bekerja dan melakukan investigasi independen terhadap situasi pelanggaran HAM di tanah Papua; dan
Kedua puluh: Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis guna mengakhiri kolonialisme, militerisme, dan kapitalisme di Papua yang sudah berlangsung selama lebih dari 60 tahun.
Kami percaya bahwa perjuangan rakyat Papua adalah perjuangan kemanusiaan. Ketika tanah dirampas, hutan dihancurkan, budaya dimusnahkan, dan rakyat dibungkam dengan kekuatan senjata, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan Papua, tetapi juga masa depan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan itu sendiri.
Karena itu, kami menyerukan kepada seluruh rakyat Papua, rakyat Indonesia, dan solidaritas internasional untuk bersatu melawan kolonialisme, militerisme, kapitalisme, dan segala bentuk penindasan atas tanah dan bangsa Papua.
Tanah Papua bukan tanah kosong. Tanah Papua adalah tanah kehidupan, tanah leluhur, dan tanah harapan bagi generasi masa depan.
Numbay, Papua Barat, 29 Mei 2026
Kordum: Stenli Dambujay
Korlap: Lovivi
***
Foto-foto aksi:
