Kongres Nasional ke VI
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
“Apa yang Harus Dikerjakan?”
Aliansi Mahasiswa Papua AMP telah menyelenggarakan Kongres Nasional. Dalam kongres tersebut, Hengki Yogi terpilih menjadi Ketua Umum Komite Pusat AMP, Bules Morup terpilih sebagai Sekertaris Umum I, Niko Sool sebagai Sekertaris Umum II, dan Nando Douw sebagai Bendahara Umum, serta dilengkapi dengan struktur pengurusnya. Pengurus baru terpilih dengan metode pemilihan yang demokratis, tiap anggota yang hadir memilih dengan satu orang satu suara.
Kongres Nasional dilakukan dari tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober 2025 di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya, Jl. Kalasan No.10 Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Surabaya.
Kongres ini diakhiri dengan serah terima jabatan dari pengurus Komite Pusat sebelumnya, yaitu Jheno Alfred Dogomo, Yance Yobee dan struktur lainnya.
Sebagai organisasi kader gerakan massa, disepakati program umum perjuangan sebagai gerakan taktik dan strategis. Kami meyakini bahwa perjuangan AMP merupakan perjuangan yang mengedepankan demokrasi dalam pembebasan nasional dengan konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan struktur kepemimpinan yang terpusat. Dalam kondisi ini, pembebasan nasional juga sebagai upaya untuk mencapai kemerdekaan dan kemajuan bangsa melalui kepemimpinan yang terpusat dan terorganisir dengan baik, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat.
Kami sadari dengan berbagai macam sejarah perjuangan rakyat Papua melepaskan diri dari kolonialisme Indonesia di tengah kepemimpinan rezim Prabowo-Gibran yang otoriter pada prakteknya yang sangat fasis, dampaknya sudah tentu akan memperburuk situasi HAM dan demokrasi di Indonesia dan di West Papua. Hal itu semakin terlihat dalam 100 hari kerja Prabowo. Dalam laporan Amnesty Internasional, yaitu kekerasan dan pembunuhan di luar hukum, intimidasi, dan kriminalisasi, pembungkaman ruang demokrasi, pembangunan yang merampas hak masyarakat adat, kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok beragama minoritas dan lain sebagainya. Dari kondisi tersebut, sudah tentu rakyat Papua akan berada dibawa penindasan dan tekanan oleh negara kolonial Indonesia dengan alat kekerasan (TNI) dan Polisi.
Rezim Prabowo-Gibran masih memegang pada prinsip bebas aktif non-blok, tetapi dengan penekanan yang lebih tegas, strategis, dan aktif di tengah dinamika geopolitik global. Mereka membangun kerja sama antar negara yang hanya menguntungkan segelintir penguasa tanpa memikirkan kepentingan rakyat. Sedangkan rakyat di tiap kota tercekik dengan berbagai persoalan, antara lain: kenaikan pajak, kenaikan BBM, Perampasan tanah secara paksa, dan sebagainnya. Dalam situasi tersebut negara tidak mencari solusi, tapi justru mengesahkan Undang-Undang TNI dan mendorong pembahasan RUU Polri. Artinya dwi fungsi ABRI diaktifkan kembali seperti masa Orde Baru. Dengan begitu militer dikerjakan di ranah untuk mempermudah pengontrolan dan dengan rezim otoriter membangun bisnis militer. Terbukti di Papua dengan masuknya PSN di Merauke dengan luas lahan 2.200.000 hektare yang jika diukur 30 kali luas Jakarta, juga dalam tahap perencanaan. Ada juga Blok Wabu, Blok Way Land, Blok Waren, Blok Soba serta beberapa blok yang sudah dipetakan bisnis pertambangan dan minyak legal maupun ilegal di Papua yang sudah secara langsung dipegang oleh militer. Ini terbukti dari berbagai macam laporan terkait penempatan militer di tanah Papua beserta bisnis militer semakin meluas.
Kami menyadari dinamika ini, sehingga secara organisasi menetapkan bahwa, musuh utama AMP adalah kapitalisme, imperialisme, kolonialisme Indonesia, dan militerisme Indonesia.
Untuk melawan musuh utama sudah tentu dibutuhkan kekuatan mahasiswa dan rakyat tertindas dengan kesatuan tindakan, keterlibatan dalam organisasi, maupun persatuan gerakan mahasiswa. Karena mahasiswa merupakan salah satu tombak sejarah revolusi demokratik melawan tirani yang menindas rakyat dari penghisapan yang panjang. Cara kita melakukan kerja di organisasi massa sangatlah penting. Teori bisa dipelajari dalam buku dengan membaca, tetapi metode kerja adalah sebuah seni yang kompleks, yang membutuhkan banyak latihan dan pengalaman secara langsung dalam organisasi.
Berdasarkan pengetahuan sejarah dan pengalaman perjuangan kawan-kawan di belahan dunia lainnya, juga menyadari sistem penindasannya terstruktur rapih, maka melalui berbagai diskusi pembacaan situasi, perdebatan yang panjang, hingga kritik-kritik gerakan mengenai arah perjuangan AMP, di Kongres ke VI tahun 2025 di Surabaya, AMP menetapkan dua tahap strategi dan taktis perjuangan AMP seperti yang dijelaskan Vlamidir Lenin dalam tesis Revolusi Sosialis dan Hak Sebuah Bangsa untuk Menentukan Nasib Sendiri, yakni, rebut revolusi demokratik atau hak menentukan nasib sendiri bagi West Papua. Juga seperti yang dijelaskan Alan Woods yang menganalisis persoalan kebangsaan atau nasionalisme sebagai hasil dari perkembangan masyarakat borjuis. Selanjutnya adalah menciptakan revolusi sosialis. Artinya AMP berjuang Papua merdeka dan juga mewujudkan revolusi sosialis di West Papua.
Mewujudkan revolusi demokrasi atau Papua merdeka dan sosialisme di Papua, AMP melihat tahapan awalnya dengan membangun lingkar-lingkar kiri di setiap basis organisasi, baik dalam bentuk aksi, diskusi, pendidikan politik, bedah buku maupun lapak-lapak baca yang terus akan dimasifestasikan untuk menyebarluaskan gagasan, serta melahirkan kader-kader.
AMP menyadari bahwa titik atmosfer perlawanannya ada di Papua dan luar Papua, sehingga berdasarkan strategi – taktik dan platform, tugas utama AMP adalah membangun dan menyebarluaskan gerakan di berbagai wilayah (internasional, Indonesia, dan Papua ) juga menjaring solidaritas seluas-luasnya untuk belajar melawan bersama kaum buruh, tani, kaum miskin kota, LGBT, dan lain-lain untuk membangun jejaring kelompok tertindas lainnya di Indonesia maupun seluruh dunia. Supaya dapat memperkuat antar gerakan solidaritas dengan semangat anti terhadap penindasan.
Dan atas nama kemanusiaan merupakan cerminan dari perjuangan jangka panjang yang bermimpi tidak hanya sampai pada tahap kemerdekaan atau mendirikan suatu negara. Semangat perjuangan melintasi itu semua. Bahwa tidak sekedar mendirikan sebuah negara yang pada perkembangannya tentu saja akan melahirkan embrio borjuis. Bahwa revolusi demokratik merupakan jalan menuju perjuangan menciptakan rakyat Papua yang bahagia, sejahtera, dan damai. Maka pembebasan nasional merupakan syarat merebut demokrasi, membangun tenaga produktif dengan mengedepankan solidaritas dan kekuatan persatuan rakyat tertindas seluruh dunia untuk menciptakan dunia tanpa penindasan.
Rakyat harus bebas dari segala macam bentuk penindasan dan kekuatan rakyat tertindas sendiri bisa dapat membebaskan dirinya dari cengkraman penindasan. Sebab kebebasan dan kemerdekaan tidak datang sendiri, tapi tercipta dari perlawanan rakyat yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam organisasi perlawanan. Tidak akan diberikan cuma-cuma juga oleh kaum penjajah. Bahkan pembebasan tidak akan pernah jatuh dari langit tanpa rakyat bergerak untuk berjuang. Bahwa perjuangan pembebasan rakyat West Papua merupakan bagian dari pembebasan rakyat tertindas di dunia. Juga, kemenangan rakyat Papua juga ditentukan oleh seberapa besar kekuatan dan kesetiaan terhadap perjuangan pembebasan terhadap rakyat tertindas. Maka dari itu, sudah saatnya mempersiapkan alat politik strategis yaitu, Partai Alternatif Revolusioner sebagai panglima guna memimpin perjuangan nasional.
***
1 comment
manusia-manusia tidak berguna….